Ogan Komering Ilir – kabarhukumsriwijaya. com | Warga Desa Simpang Tiga Kaya, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, kini hidup dalam tekanan akibat mahalnya iuran listrik BUMDes yang terus mengalami kenaikan setiap tahun. Kondisi ini memicu keresahan masyarakat nelayan yang mengaku semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
kamis/14/Mei/2026 Ironisnya, di tengah status desa yang belum menikmati aliran listrik PLN, masyarakat justru harus menghadapi tarif penerangan yang dinilai semakin mencekik. Banyak warga mengaku sudah tidak sanggup lagi membayar iuran listrik hingga terpaksa hidup dalam gelap selama berminggu-minggu.
Mediasi terkait persoalan tersebut digelar di rumah Ketua Adat H. Pirman pada Selasa malam, Rabu (18/4/2026), dan dihadiri Ketua BPD, Ketua BUMDes, RT, masyarakat, serta tim investigasi LSM Persatuan Masyarakat Anti Korupsi (PERMAK).
Salah seorang warga, Sakariya, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi yang mereka alami.
> “Kami keberatan pak dengan tarif listrik yang terus naik. Tahun 2023 masih Rp13 ribu per malam, tahun 2025 naik jadi Rp18 ribu, sekarang sudah Rp23 ribu per malam untuk satu rumah. Penghasilan kami nelayan tidak menentu. Bukannya meringankan masyarakat, kami malah merasa makin terbebani,” ujar Sakariya.
Menurut warga, kenaikan tarif disebut karena operasional listrik menggunakan mesin diesel delapan silinder yang menghabiskan sekitar 640 liter solar setiap malam. Harga bahan bakar yang terus naik disebut menjadi alasan utama kenaikan tarif.
Pada tahun 2023 harga solar disebut sekitar Rp7.500 per liter, lalu naik menjadi Rp9.000 pada tahun 2025, dan kini pada tahun 2026 mencapai Rp11.500 per liter.
Namun alasan tersebut dinilai tidak cukup menjawab penderitaan masyarakat kecil yang kini kesulitan mendapatkan penerangan.
> “Kami sudah dua minggu tanpa listrik karena tidak mampu bayar. Padahal kami sangat butuh penerangan karena PLN belum masuk desa kami. Kami tidak tahu kenapa desa kami seperti dianaktirikan,” lanjut Sakariya dengan nada kecewa.
Situasi mediasi pun sempat memanas saat Ketua BUMDes memberikan pernyataan keras di hadapan warga.
> “Kami ini sudah investasi atau nanam saham. Tidak mungkin kami tidak mendapatkan untung dari investasi itu malah rugi. Dak mungkin kami sudah nanam saham ratusan juta tidak ada hasil. Mending tidak usah dijalankan. Kalau kalian hebat, ganti uang investasi saya,” ujarnya dengan nada tinggi di hadapan masyarakat.
Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi warga yang merasa kepentingan bisnis lebih diutamakan dibanding penderitaan masyarakat desa yang selama ini hanya mengandalkan hasil nelayan tradisional.
Kondisi ini kini menjadi sorotan tajam publik. Banyak pihak mempertanyakan keberadaan dan perhatian pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terhadap desa-desa terpencil yang hingga kini belum menikmati akses listrik negara.
Di saat kota-kota besar berbicara soal kemajuan teknologi dan pembangunan modern, warga Desa Simpang Tiga Kaya justru masih berjuang mencari penerangan untuk bertahan hidup di malam hari.
Masyarakat menilai pemerintah seolah “buta” terhadap penderitaan desa tertinggal. Program pemerataan pembangunan dinilai hanya menjadi slogan tanpa bukti nyata bagi warga pesisir yang hingga kini belum tersentuh layanan dasar seperti listrik PLN.
Warga berharap pemerintah segera turun tangan sebelum konflik sosial semakin meluas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes benar-benar hilang.
About The Author
