Banyuasin —kabarhukumsriwijaya.com_ Aroma ketegangan belum juga mereda terkait sengketa lahan yang melibatkan Azhar Muslimin, Kepala Desa Sejagung Kecamatan Rantau Bayur. Kini, nama sang kades kembali menjadi sorotan publik setelah diduga bertindak arogan terhadap warganya sendiri serta perwakilan dari pihak PT Pusri terkait pembahasan pupuk bersubsidi.
Insiden tersebut terjadi pada Rabu, 26 November 2025, ketika perwakilan Pusri datang ke Desa Sejagung untuk melakukan survei lapangan dan berdialog dengan masyarakat terkait manfaat serta distribusi pupuk bersubsidi.
Menurut keterangan salah satu warga berinisial S, keributan bermula karena kades merasa kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin resmi dari perangkat desa.
“Kades itu salah paham. Dikira yang datang orang dinas pertanian soal pupuk. Padahal itu cuma survei pihak Pusri untuk menanyakan pendapat petani soal pupuk subsidi,” ujar S.
S menyebut bahwa sebelum kejadian di dalam ruangan, sempat terjadi ketegangan di luar yang tidak sempat direkam. Ia juga menegaskan tidak benar ada penjualan pupuk subsidi seharga Rp105.000, seperti yang dituduhkan kades.
“Pupuk yang ada di gudang itu bahkan belum terjual,” tambahnya.
Video Beredar: Kades Bentak dan Usir Warga
Dalam sebuah rekaman video yang dikirim warga ke awak media, terlihat jelas kades Sejagung membentak warga dan pihak Pusri dengan suara lantang dan nada tinggi.
Dalam rekaman tersebut terdengar pernyataan kades:
“Kamu masuk wilayah orang tanpa izin! Ada masalah pupuk, saya juga yang dipanggil. Ini ada yang jual Rp105 ribu, sudah ada datanya! Akan saya laporkan! Jangan seperti itu—izin dulu di wilayah saya. RT pun tidak tahu kegiatan ini. Pulang lah kau!”
Kades juga terlihat menunjuk-nunjuk warga sambil memegangi pinggang dengan gestur marah.
Tidak Ada Jawaban Resmi dari Pemerintah Desa Awak media berupaya menghubungi Kepala Desa Sejagung untuk meminta klarifikasi terkait insiden tersebut, namun hingga berita ini diterbitkan, tidak ada respons.
Ketua BPD, Mendra, hanya menyampaikan bahwa dirinya akan meneruskan pesan awak media kepada kades.
“Nanti saya sampaikan dulu ke beliau,” ujarnya singkat.
Namun hingga saat ini, tidak ada jawaban resmi dari pihak pemerintah desa.
Publik Menunggu Sikap Dinas dan Pemerintah Kabupaten
Peristiwa ini kini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Sebagian warga menilai tindakan kades mencerminkan gaya kepemimpinan yang tidak menghormati dialog dan transparansi, terutama menyangkut program pemerintah yang menyasar petani.
Masyarakat berharap pihak kecamatan maupun Pemkab Banyuasin segera turun tangan dan memberikan sikap resmi terkait insiden ini.
—
(Redaksi)
About The Author
