Muara Enim-
kabarhukumsriwijaya.com
Beny Frizal Selaku Kepala Desa Patra Tani Kec. Muara Belida Buka Suara Terkait Anggaran Dana APBD (Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah ) yang sudah Lama diajuakan Proposal Dan Permohonan Ke DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ) kab.muara enim tapi proses Dana APBD nya Lambat untuk terealisasikan
Diujung Tahun (2024) lalu Beny Frizal Selaku Kepala desa Patra Tani yang sudah menjabat tiga priode dihujani kritik dan saran masyarat terkait pembanguan dan perbaikan jalan didesa-desa khususnya desa yang dipimpin oleh Benny Frizal dan dibantu oleh staf struktur pemerintah desa
Jum’at/01/10/2024
“Respon Bijak Sebagai seorang kepala desa Benny Frizal Memberi keterangan untuk menanggapi terkait kritik dan saran dari masyarakat
“Saya sangat senang dengan adanya kritik dan saran dari warga saya ,karena ini menjadi suport atau dukungan untuk saya lebih bersemangat dan memperkuat saya guna membangun desa,
Adapun Desa-desa yang sudah dibangun dan diperbaiki walaupun belum keseluruhan karena tiga dusun yang menjadi tujuh bagian yang terpisah-pisah yang membuat sulit menjangkau pemerataan pembangunan di desa yang saya pimpin dan ini membutuhkan proses secara bergantian, dan insyallah akan segera merata untuk seluruh desa ,ini Hanya keterlambatan saja bukan tidak dibangun sama sekali karena keterbatasan dana APBD dari DPRD kab.muara enim
Saya sudah Melakukan upaya untuk mengajukan Proposal Atau surat permohonan Dana APBD ke DPRD kab. Muara Enim beberapa tahun sebelumnya tapi dana tersebut Berperoses sehingga Bangunan didesa dikit demi sedikit kita bangun dan diperbaiki, karena dana tersebut terbatas dan bertahap sehingga bangunan didesa tidak merata
” Hal tersebut menimbulkan kecemburuan sosial untuk warga saya yang desanya belum diperbaiki atau bangunan yang tertunda , saya memaklumi dan wajar jika warga saya mengeluh terkait hal tersebut,karena proposal saya Ajukan lambat direspon oleh pihak DPRD .
Atas dasar kritik dan saran Dari masyarakat
” Tahun 2025 ini Saya Berencana Untuk Segera mengajukan Dana POKIR (Pokok Pikiran Rakyat) ke DPRD Kab.Muara Enim Guna Untuk Segera Membangun Desa-Desa yang perlu diperbaiki dan mengejar keterlambatan bangunan yang belum terealisasikan Insyallah Ditahun Ini Proposal Saya cepat direspon dan dikabulkan oleh DPRD kab.muara Enim, Tutup Beny Frizal
Dana POKIR (Pokok Pikiran Rakyat) yang merupakan alokasi anggaran dalam sistem pemerintahan Indonesia, terutama dalam konteks anggaran daerah. Dana ini diberikan untuk mendukung program atau kegiatan yang diusulkan oleh anggota legislatif (seperti anggota DPRD) untuk kepentingan masyarakat di daerah pemilihannya. Dana pokir sering kali digunakan untuk mendanai proyek-proyek kecil, infrastruktur, atau kegiatan yang dianggap penting untuk kesejahteraan masyarakat, namun dalam beberapa kasus bisa menjadi kontroversial terkait dengan transparansi dan akuntabilitas penggunaannya.
About The Author
