OKI-kabarhukumsriwijaya.com| Pengelolaan Dana Desa Tahun 2025 di Desa Sumber Deras mulai menjadi sorotan publik. Dugaan mencuat setelah sejumlah sumber di lingkungan masyarakat menyebut pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diduga dilakukan langsung oleh Kepala Desa Kasmudi dan aktivitas pengelolaannya disebut-sebut berada di bawah kendali penuh kepala desa.
Informasi yang dihimpun menyebut proses pembentukan struktur BUMDes diduga tidak berjalan secara terbuka sebagaimana mekanisme musyawarah desa yang semestinya melibatkan unsur masyarakat, perangkat desa, hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sejumlah warga bahkan menilai keberadaan pengurus BUMDes hanya sebatas formalitas administratif.
“Semua keputusan disebut-sebut tetap mengarah ke kepala desa. Pengurus hanya menjalankan,” ujar salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Selain itu, masyarakat mulai mempertanyakan transparansi penggunaan Dana Desa Tahun 2025, khususnya terkait alokasi anggaran yang dikaitkan dengan operasional maupun penyertaan modal BUMDes. Hingga kini, bentuk usaha yang dijalankan serta laporan pengelolaan keuangan kepada masyarakat disebut belum diketahui secara jelas.
Jika dugaan tersebut terbukti benar, kondisi itu dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip tata kelola BUMDes yang seharusnya dijalankan secara profesional, transparan, partisipatif, dan tidak berada di bawah kendali individu tertentu.
Sejumlah warga berharap pemerintah daerah maupun instansi pengawas segera turun melakukan penelusuran agar pengelolaan Dana Desa dan BUMDes berjalan sesuai aturan serta tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Kasmudi belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan guna memperoleh penjelasan berimbang dari pihak pemerintah desa.
About The Author
